KPK RI Jadwalkan Pemeriksaan Mantan Bupati Kepulauan Talaud

Home / Berita / KPK RI Jadwalkan Pemeriksaan Mantan Bupati Kepulauan Talaud
KPK RI Jadwalkan Pemeriksaan Mantan Bupati Kepulauan Talaud Kabiro Humas KPK RI, Febri Diansyah saat memberikan keterangan kepada Wartawan. (Foto: Dok.TIMES Indonesia)

TIMESBONTANG, JAKARTAKPK RI kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap Mantan Bupati Kepulauan TalaudSri Wahyumi Manalip (SWM). 

SWM merupakan tersangka dalam kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi utara. 

Penetapan tersangka itu berawal dari peristiwa tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Senin hingga Selasa, 29-30 April 2019 di Jakarta, Manado dan Kabupaten Talaud.

Menurut Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, SWM akan diperiksa secara sendirian sesuai jadwal pemanggilan hari ini. Dia berharap SWM bisa menghadiri pemeriksaan.

"SWM diagendakan pemeriksaan hari ini di Gedung KPK, tentu pemeriksaan itu untuk mendalami bukti-bukti sesuai perkara yang ditangani KPK," kata Febri kepada Wartawan di gedung KPK, Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2019).

Dalam kasus ini, sebelumnya tim KPK juga sudah melakukan penyelidikan terbuka terkait kasus serupa di kabupaten kepulauan Talaud untuk periode 2014-2017. Dari penyidikan terbuka tersebut, tim KPK mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa praktik tersebut masih terjadi di tahun 2019.

Waktu itu, setelah melakukan pemeriksaan selama 1x24 jam, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tiga tersangka dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara ini. Tiga tersangka tersebut adalah SWM (Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2014-2019, BNL (Pengusaha- tim sukses Bupati) diduga sebagai penerima. Dan BHK (Pengusaha) diduga sebagai pemberi.

"SWM melalui BNL diduga menerima hadiah atau janji dari kontraktor untuk mendapatkan paket pekerjaan di Kabupaten Talaud. SWM melalui BNL meminta fee 10 % kepada BHK sebagai kontraktor dari setiap paket pekerjaan yang diberikan kepada BHK. Sebagai bagian dari fee 10% tersebut BNL meminta BHK untuk memberikan sejumlah barang mewah kepada SWM dengan total harga Rp. 463.855.000,-.  Selain barang mewah tersebut, BNL meminta BHK memberikan uang Rp 50 juta untuk Bupati, uang tersebut sudah diterima melalui salah seorang ketua Pokja di Kabupaten Talaud," lanjut Febri.

Akhirnya,setelah dilakukan penyelidikan KPK menduga SWM dan BNL sebagai pihak yang diduga penerima, dia disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

BNL yang diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.(*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com