Kementerian PUPR RI dan Kementan RI Sinergi Kembangkan Food Estate Modern di Kalteng

Home / Berita / Kementerian PUPR RI dan Kementan RI Sinergi Kembangkan Food Estate Modern di Kalteng
Kementerian PUPR RI dan Kementan RI Sinergi Kembangkan Food Estate Modern di Kalteng Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono saat menerima kunjungan kerja Mentan RI Syahrul Yasin Limpo di Kampus Kementerian PUPR, Jumat (3/7/2020). (FOTO: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR RI)

TIMESBONTANG, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Menteri PUPR RI) Basuki Hadimuljono menerima kunjungan kerja Menteri Pertanian RI (Mentan RI) Syahrul Yasin Limpo di Kampus Kementerian PUPR RI, Jumat (3/7/2020). Pertemuan tersebut dalam rangka menyinergikan program pengembangan food estate di kawasan aluvial pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Provinsi Kalimantan Tengah yang diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa dan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020 - 2024.

Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono mengatakan sinergi perencanaan infrastruktur irigasi dan pertanian yang dilakukan antara Kementerian PUPR RI bersama Kementan RI bertujuan untuk mengembangkan food estate yang modern di Provinsi Kalteng.

Food-Estate-Modern-2.jpg

“Jadi kita memang fokusnya untuk menyiapkan food estate yang modern, sehingga nantinya tidak hanya dimanfaatkan saat produksi tetapi juga pasca produksi,” kata Menteri Basuki.

Dalam pengembangan food estate ini, menurut Menteri Basuki, Kementerian PUPR RI mendukung manajemen water melalui rehabilitasi dan peningkatan saluran dan jaringan irigasi, baik mulai irigasi primer, sekunder, tersier maupun kuarternya. Sementara Kementan sebagai pelaku utama untuk menyiapkan agriculture practice, seperti penyiapan saluran cacingan, cetak sawah, pupuk, bibit, hingga pasca produksi.

Food-Estate-Modern-3.jpg

“Kementerian PUPR dan Kementan sudah sepakat bekerja pada tahun 2020 untuk memprioritaskan lahan seluas 28.000 hektare. Karena musim tanamnya adalah bulan April - September dan Oktober-Maret. Untuk itu, kami mempersiapkan untuk musim tanam Oktober-Maret,” tutur Menteri Basuki.

Food estate kawasan aluvial pada lahan Eks-PLG memiliki lahan potensial seluas 165.000 hektare. Dari lahan potensial tersebut, seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya.

Sementara 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali dan peningkatan irigasi. Khusus untuk peningkatan irigasi, diperkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1.9 triliun untuk tahun 2021 dan 2022.

Food-Estate-Modern-4.jpg

Sedangkan dari 85.500 hektare lahan fungsional, sekitar 28.000 hektare kondisi irigasinya baik. Sementara 57.200 hektare lahan lainnya diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi dengan perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,05 triliun. Rehabilitasi ini dikerjakan secara bertahap mulai dari tahun 2020 hingga 2022 dengan rincian 2020 seluas 1.210 hektare senilai Rp 73 miliar, pada 2021 seluas 33.335 hektare senilai Rp 484,3 miliar, dan tahun 2022 seluas 22.655 senilai Rp 497,2 miliar.

Pada Tahun Anggaran 2020, kegiatan rehabilitasi irigasi yang dilakukan Kementerian PUPR RI meliputi 4 kegiatan fisik yakni rehabilitasi seluas 1.210 hektare dengan anggaran Rp 26 miliar dan 2 kegiatan perencanaan seluas 164.595 hektare dengan anggaran Rp 47 miliar.

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo mengatakan pertemuan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antar Kementerian dalam membangun program yang menjadi prioritas Pemerintah.

Food-Estate-Modern-5.jpg

“Intinya kerja sama Kementerian akan saling membutuhkan. Karena tidak ada pertanian tanpa air, sedangkan jaringan irigasi  itu membutuhkan air yang disiapkan oleh Kementerian PUPR. Jadi sesudah water manajemennya selesai, Kementan baru memulai persiapan pertaniaannya, prasarananya, dan alat-alatnya,” tutur Syahrul Yasin Limpo.  

Turut mendampingi Menteri PUPR RI, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR RI Anita Firmanti, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI Jarot Widyoko, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR RI Endra S. Atmawidjaja. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com