Pilkada 2020: Konsolidasi Demokrasi atau Pragmatisme Partai

Home / Berita / Pilkada 2020: Konsolidasi Demokrasi atau Pragmatisme Partai
Pilkada 2020: Konsolidasi Demokrasi atau Pragmatisme Partai Sutriyadi, Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB) dan Ketua Umum HMI Cabang Malang periode 2018-2019.

TIMESBONTANG, JAKARTA – Tahun 2020, Indonesia akan kembali menggelar pesta demokrasi lokal berupa Pilkada serentak di sejumlah daerah. Pilkada serentak kali ini dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 23 September 2020. Terdapat 270 daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepada daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 Kota. Ini adalah pilkada serentak gelombang ke-4 setelah sebelumnya gelombang ke-1 dilaksanakan pada tahun 2015, gelombang ke-2 tahun 2017, dan gelombang ke-3 tahun 2018.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang sebelumnya, bahwa salah satu semangat yang ingin dicapai dari pelaksanaan pilkada secara langsung adalah untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan pemerintah daerah. Jika demikian, lantas apakah pelaksanaan pilkada serentak selama ini sudah memberikan kontribusi dan intensif bagi peningkatan kualitas demokrasi lokal dan efektifitas pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah?

Pertanyaan di atas tentu perlu mendapatkan perhatian kita bersama jika kita masih sama-sama berkometmen untuk membangun kemajuan demokrasi di negeri ini. Karena sejauh ini, di luar obsesi efisiensi waktu dan dana, itu pun kalau hal tersebut mau dibilang tercapai, pilkada serentak masih belum mampu memberikan insentif yang cukup signifikan pada peningkatan kualitas demokrasi di daerah-daerah dan juga peningkatan kualitas dan akuntabilitas kepala-kepala daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif. Terbukti secara faktual, hingga hari ini banyak kepala daerah dan mantan kepala daerah hasil pilkada yang dijebloskan ke penjara gara-gara terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan di atas, saya pikir salah satu variable yang perlu kita jadikan fokus analisis di sini adalah mikanisme rekrutmen kepemimpinan kepala daerah. Dari mikanisme yang ada sampai hari ini, jelas bahwa pilkada merupakan pintu masuk awal bagi mereka untuk menjadi kepala daerah lewat mikanisme pencalonan.

Namun sebelum sampai pada titik itu, kita harus tahu bahwa partai memiliki peran yang cukup signifikan dan paling menentukan dalam proses pencalonan. Karena sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, yang dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah hanyalah partai politik, selain opsi jalur perseorangan. Tetapi yang jelas jalur perseorangan cukup berat karena asumsinya tidak didukung oleh proses pelembagaan politik yang mapan serta infrastruktur politik yang kuat, berbeda dengan partai politik.

Bertitik tolak pada mikanisme normatif di atas, tentu kita punya harapan besar kepada partai politik di dalam menjalankan peran dan fungsinya. Kembali pada definisi partai politik, secara umum dapat diartikan sebagai organisasi politik yang dibentuk untuk memperjuangkan ideologi tertentu demi pentingan umum. Atau dengan pengertian lain, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang memiliki kesamaan asas, flat form, dan tujuan di bidang politik untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan demi kepentingan umum. Dari definisi tersebut, mestinya partai politik dalam mengusung pasangan calon kepala daerah dalam setiap kontestasi pilkada harus membuat mekanisme yang ketat, jelas, dan terukur berlandaskan pada ideologi yang perjuangkan.

Namun realitas yang terjadi hari ini justru partai politik cenderung tidak lagi memperhatikan aspek kesesuaian antara ideologi, asas, flat form dan cita-cita partai dengan kandidat yang mau diusung. Partai politik sering terlihat tidak cukup serius memikirkan sistem rekrutmen politik dan pencalonan pilkada yang dapat menjamin terpilihnya para kandidat kepala daerah yang benar-benar kompeten, kapabel, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Perhatian partai lebih terfokus pada pemenangan pasangan calon ketimbang menyiapkan para kandidat yang benar-benar layak, bersih, dan memiliki kualifikasi ideal sebagai pemimpin daerah. Terlihat dari banyaknya partai yang menjadikan ketenaran figur dan kesiapan finansial sebagai indikator utama untuk mendapatkan simpatisan dan meraih kemenangan dalam setiap kontestasi Pilkada. Sehingga yang terjadi dari yang seharusnya kompetisi berbasis pada ide dan gagasan berupa tawaran visi-misi, flat form, program kerja, maupun isu kebijakan publik terbaik bagi perbaikan kualitas kehidupan kolektif nyaris tidak pernah kita temukan.

Diskripsi sekilas tentang perilaku partai di atas menkonfirmasi bahwa hari ini partai politik lebih berorentasi pada kepentingan pragmatis ketimbang kepentingan rakyat. Maraknya calon tunggal dan banyaknya politisi yang lompat pagar dari partai ke partai dalam proses pencalonan di pilkada serentak dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu cermin atas memudarnya ideologi kepartaian dan menguatnya sikap politik pragmatis partai di Indonesia. Padahal disadari atau tidak, jika pola tersebut tetap dirawat sebenarnya yang dirugikan bukan hanya rakyat saja, tetapi akan kembali pada partai itu sendiri.

Ketika kandidat yang diusung tersebut terpilih dan tidak mampu mentransformasikan ideologi partai dalam segala bentuk kebijakan, maka secara tidak langsung akan memukul balik partai tersebut. Lebih-lebih pada saat menjabat yang bersangkutan tersangkut kasus tindak pidana kosupsi, pasti akan merusak citra partai.

Selain dari pada itu, menguatnya pragmatisme partai-partai politik di balik pencalonan pilkada juga mendapatkan titik balik dari masyarakat. Berdasarkan rilis beberapa lembaga survey menunjukkan adanya trend negatif tingkat kepercayaan (trust) masyarakat terhadap partai. Tahun 2015 rilis Lembaga Survey Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa 52,8 persen publik mengganggap partai politik hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri untuk mendapatkan kursi jabatan dan tampuk kekuasaan, 33,8 persen publik menganggap partai politik masih memperjuangkan kepentingan rakyat dan sisanya menjawab tidak tahu. Tahun 2016 rilis Lembaga Survey Indikator menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap partai berada di angkat 39,2 persen, sebaliknya 51,5 persen publik tidak percaya dan sisanya menjawab tidak tahu. Terakhir tahun 2017 rilis lembaga survey Indo Barometer menunjukkan 63,0 persen publik merasa tidak memiliki kedekatan dengan partai politik, sementara hanya 17,2 persen publik yang merasa punya kedekatan dengan partai politik (baca: Meruwat Pilkada).

Dari data di atas dapat kita tangkap bahwa partai politik hari ini tidak cukup mendapatkan legitimasi dari rakyat sebagai salah satu pilar yang bisa diharapkan untuk mengkonsolidasikan demokrasi di negeri ini. Bagaimana bisa, negara yang memberlakukan sistem multi partai dengan harapan mampu memunculkan banyak alternatif calon pemimpin bangsa lewat sumber daya kader yang dimilikinya, namun yang sering terjadi malah sebaliknya. Fenomena ini mestinya harus dijadikan bahan evaluasi bagi setiap partai untuk melakukan pembenahan diri atas lemahnya sistem kaderisasi yang berlangsung saat ini. Dengan begitu munculnya calon tunggal dan lompat pagar dalam Pilkada 2020 tak terjadi lagi. Sesuai Undang-undang, parpol mempunyai fungsi menghasilkan pemimpin bangsa.(*)

*) Sutriyadi, Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB) dan Ketua Umum HMI Cabang Malang periode 2018-2019

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com