DPRD Kota Bontang Minta Pemkot Menyikapi Soal Status Tanah Kantor Kelurahan Loktuan

Home / Berita / DPRD Kota Bontang Minta Pemkot Menyikapi Soal Status Tanah Kantor Kelurahan Loktuan
DPRD Kota Bontang Minta Pemkot Menyikapi Soal Status Tanah Kantor Kelurahan Loktuan ILUSTRASI - Kantor Lurah Loktuan. (Foto: Istimewa)

TIMESBONTANG, BONTANG – Klaim lahan Kantor Kelurahan Loktuan dan sekitarnya oleh seorang warga ditangani serius oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang (DPRD Kota Bontang).

Hal ini di jelaskan dalam rapat gabungan bersama instansi terkait di lingkungan Pemerlntah Kota Bontang, 

Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Komisi III Sekretariat DPRD Kota Bontang, Jalan Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari tersebut dihadiri oleh gabungan komisi dengan Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Bapelitbang (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang) dan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang)

Klaim Warga yang diketahui bernama H. Jafar Ali, ahli waris dari almarhum H. Ahmad  diketahui memiliki surat sah atas lahan yang saat ini telah dibangun.kantor kelurahan Loktuan, Masjid, Polpos Loktuan hingga pasar Citra Mas.

"Sejauh ini yang tercatat di aset Pemerintah Kota Bontang hanya bangunannya saja, baik Kantor Kelurahan, Kantor Kepolisian Masjid yang ada di sebelah Kelurahan hingga pasar Citra Mas," ujarnya.

Sementara itu lahannya tidak tercatat dalam aset Pemerintah Kota Bontang sehingga menyulitkan pihaknya untuk membuat sertifikat tanah di atas lahan tersebut.

"Kalau dicek langsung ke lapangan dari Kantor Kelurahan, Kantor Kepolisian, Masjid hingga Pasar Citra Mas lahannya lebih dari 200 × 107 meter," ungkap Amiludin yang juga Ketua Tamir Masjid Almujahidin yang berdiri diatas lahan tersebut.

Dia menambahkan, ahli waris telah mewakafkan lahan yang diklaim menjadi miliknya itu, kecuali lahan seluas 200 × 107 meter yang saat ini merupakan lapangan Volli dan Basket.

"Ahli waris hanya meminta ganti untung dari lahan," ungkapnya.

Sementara itu, Pimpinan DPRD Bontang melalui Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris meminta kepada instansi terkait agar memperjelas posisi pemerintah dalam menyikapi klaim warga tersebut.

"Saya minta dicek kembali legalitas tersebut apakah sah atau tidak," pintanya.

Agus Haris juga meminta hal tersebut perlu menjadi perhatian legislatif dan eksekutif. "Kelurahan Loktuan termasuk kelurahan tertua di Kota Bontang dan sudah sangat tertinggal, sehingga perlunya dibangunkan kantor yang baru. Silakan Kepala BPKAD Bontang diskusikan bersama Wali Kota," kata Agus Haris.

Agus Haris memberikan waktu 1 bulan kepada BPKAD dengan dinas terkait lainnya, seperti apa langkah ke depannya, apakah ingin mempertahankan lahan tersebut atau mencari lahan lain untuk membangun Kantor Kelurahan Loktuan. "Bulan depan ke sini lagi sudah harus ada keputusannya yah, langkah apa yang akan kita ambil," tutup Wakil Ketua DPRD Kota Bontang ini. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com